BASARNAS

-
Badan SAR Nasional (disingkat Basarnas) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (Search And Rescue/SAR).
Tugas
Basarnas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional. Secara jelas tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Penanganan terhadap musibah yang dimaksud meliputi 2 hal pokok yaitu pencarian (search) dan pertolongan (rescue). Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan IMO dan ICAO.
Sejarah
Sejarah Basarnas dimulai dengan terbitnya Keputusan Presiden No 11 Tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang Badan SAR Indonesia (BASARI), dengan tugas pokok menangani musibah kecelakaan dan pelayaran. BASARI berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan sebagai pelaksanan di lapangan diserahkan kepada PUSARNAS (Pusat SAR Nasional) yang diketuai oleh seorang pejabat dari Departemen Perhubungan.
Pada tahun 1980 berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80, tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, PUSARNAS menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS). Perubahan struktur organisasi BASARNAS mengalami perbaikan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 80 tahun 1998, tentang Organisasi dan Tata Kerja BASARNAS dan KM. Nomor 81 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Pada tahun 2001, struktur organisasi BASARNAS diadakan perubahan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM. Nomor 24 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 79 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue (SAR).
Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan IPTEK, maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tsb, Basarnas saat ini sedang berusaha mengembangkan organisasinya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai upaya menyelenggarakan pelaksanaan SAR yang efektif, efisien, cepat, handal, dan aman.
Terakhir, berdasarkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2007, BASARNAS ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Struktur Organisasi
Basarnas dipimpin oleh Kepala Badan SAR Nasional yang membawahi 2 (dua) deputi yaitu Deputi Bidang Operasi dan Bidang Potensi serta Sekretaris Utama. Deputi Bidang Operasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasi SAR sedangkan Deputi Bidang Potensi bertanggung jawab dalam pembinaan potensi SAR baik Sumber Daya Manusia maupun fasilitas SAR. Deputi Bidang Operasi terdiri dari : Direktorat Operasi dan Direktorat Komunikasi. Deputi Bidang Potensi terdiri dari : Direktorat Sarana dan Prasarana serta Direktorat Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Basarnas mempunyai Unit Pelaksanan Teknis (UPT) di daerah yang disebut Kantor SAR dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Diklat. Saat ini terdapat 33 Kantor SAR yang terdiri dari 10 Kantor SAR Kelas A dan 23 Kantor SAR Kelas B. Kantor SAR mempunyai wilayah tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan operasi SAR di wilayahnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Mengenal Kapolres Aceh Utara Pemberantas Waria Di Aceh Utara

-
Assalamualaikum, warahmatullah wabarakatuh. segala puji dan syukur teruntuk milik Allah SWT, semoga kita selalu dalam lindungannya, dan shalawat serta salam untuk Rasulullah SAW, yang menjadi panutan kita dalam kehidupan sehari hari. pada postingan kali ini, saya akan mencoba membahas sikap kapolres aceh utara bapak AKBP Ir. Untung Sangaji., M. Hum. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Dalam beberapa hari ini beredar vidio dan berita viral mengenai beliau saat sedang memberantas kaum waria / LGBT di Aceh Utara  dalam operasi pekat yang dilaksanakan bersama tim gabungan Satpol PP dan WH Aceh Utara, Sabtu (27/1/2018), mendapat banyak respon positif dari masyarakat aceh. Mungkin dari teman teman ada yang belum mengenal siapa bapak Untung Sangaji ( Kapolres Aceh Utara)  ini yang menjadi viral belakangan hari ini, mari kita megulas sedikit mengenai profil beliau.  Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ir. Ahmad Untung Surianata., M. Hum. begitulah n...
next

umar bin khatap

-
Umar bin Al-Khatab Pengelolaan Tanah Umar bin al-khatab sering kali mempertimbangkan kemaslahatan umat, disbanding sekedar menerapkan zhahir, sementara tujuan hukum tidak tercapai. Misalnya, demi kemaslahatan rakyat yang ditaklukan pasukan Islam di suatu daerah, Umar bin khatab menerapkan bahwa tanah di diaerah tersebut tidak diambil pasukan Islam, melainkan dibiarkan digarap oleh penduduk setempat, dengan syarat setiap panen harus diserahkan beberapa persen kepada pemerintah Islam. Sikap ini diambil umar bin al-khatab didasarkan pada pemikiran bahwa apabila tanah pertanian di diaerah itu diambil pemerintah Islam, maka rakyat di daerah tersebut tidak memiliki mata pencaharian, yang akibatnya akan memberatkan beban Negara. Para ulama ushul fikih berpendapat bahwa landasan pemikiran umar bin al-khatab dalam kasus ini adalah demi kemashlahatan (maslahah). Pemberian bagian zakat pada Muallaf Golongan Mualaf dalam surat At-Taubah 9:60 disebutkan bahwa mualaf (orang yang dil...
next

Geopolitik Indonesia

-
Judul : Geopolitik Indonesia  1.1.      Pengertian Geopolitik Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu “ geo ” dan “ politik “. Maka, Membicarakan pengertian geopolitik, tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. “Geo” artinya Bumi/Planet Bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian geografi bersangkut-paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Dalam studi  Hubungan Internasional , geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal. Dari ...
next